KETUA UMUM PN AP2I MEMBERIKAN MASUKAN DALAM REVIEW LKPJ BUPATI KARIMUN BERSAMA PANSUS LKPJ DPRD KABUPATEN KARIMUN-KEPRI

Jakarta, Media Perencana, 19-April 2017. Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia semakin dirasakan manfaatnya oleh Lembaga Legislatif Daerah. Pada tanggal 19 April 2017, Ketua Umum PN AP2I, Dr. Haryanto (Perencana Utama), diundang sebagai nara sumber dalam sebuah acara Review LKPJ Bupati Karimun oleh Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Karimun di Hotel Lumire-Jakarta. Dalam kesempatan tersebut Ketua PN AP2I memberikan arahan bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 69 dinyatakan  bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah (dalam hal ini Bupati) adalah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Permerintah Nomor 3 Tahun 2007, yang dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa LKPJ disampaikan Bupati kepada DPRD melalui Rapat Paripurna Istimewa. Laporan keterangan  pertanggungjawaban kepada DPRD memuat informasi penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  yang  dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah  yang dilakukan 1 (satu) kali dalam  1  (satu)  tahun. Sebagai perwujudan tanggung jawab atas amanah yang diemban Saudara Bupati selaku  Kepala Daerah, pada akhir tahun anggaran 2016 ini, Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah anggaran berakhir, di hadapan seluruh Anggota DPRD. Tindak lanjut dari Penyampaian LKPJ yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD, dibahas oleh Panitia Khusus berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang menyatakan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara Internal sesuai dengan Tata Tertib DPRD. Para Anggota Pansus diberikan mandat penuh guna melakukan pendalaman atas LKPJ dan merumuskan keputusan DPRD berupa rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke depan. Rekomendasi dimaksud adalah berupa saran, masukan dan/atau koreksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam  penjelasan pasal 23 ayat (5) PP Nomor 3 Tahun 2007. Semoga rekomendasi para Anggota Pansus LKPJ dapat memberikan masukan yang berkualitas dalam memperbaiki kinerja pembangunan daerah periode berikutnya. Red…

Share Button

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Skip to toolbar