REKOMENDASI FORUM DISKUSI NASIONAL (FDN) PERENCANA 2016

Jakarta, AP2I News. tanggal 6 Desember 2016, Pengurus Nasional AP2I untuk pertama kalinya mengadakan sebuah Forum terbesar yang bersifat nasional bernama Forum Diskusi Nasional Perencana 2016, berlangsung di Jakarta.  FDN 2016 dihadiri olegh sekitar 650 peserta/Anggota AP2I yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Pemprov/Pemkab/Pemkot di seluruh Indonesia.  FDN Perencana 2016 menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Sinergi Perencanaan dan Penganggaran

  1. Pemisahan antara fungsi perencanaan dan penganggaran berpotensi menimbulkan deviasi antara yang direncanakan (RKP) dengan yang dianggarkan (RKA). Deviasi berpotensi mengakibatkan inefisiensi keuangan negara dan cenderung mengikis pencapaian target-target pembangunan yang merupakan penjabaran dari Nawacita. Untuk itu, Forum merekomendasikan kepada Pemerintah RI (Bappenas bersama Kementerian Keuangan) dan/atau bersama-sama DPR RI Komisi XI menginisiasi skema sinergi perencanaan dan penganggaran dalam bingkai kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia

 

Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

  1. Tujuan utama dalam tahap perencanaan pembangunan adalah menghindarkan inefisiensi dan ketidakefektifan program-program pemerintah, serta korupsi dari tahapan/proses perencanaan, yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: dokumen perencanaan yang tidak fokus dalam menjawab kebutuhan publik, proses pelaksanaan yang tidak sejalan dengan rencana jangka menengah, sering terjadinya pemahaman yang keliru terkait RPJMD yang dipandang sebagai dokumen yang tidak dapat diubah, dan lemahnya sinergi antara instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu, Forum merekomendasikan kepada Pemerintah RI (Bappenas, Kemendagri bersama-sama Kementerian Keuangan) untuk menginisiasi skema regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (bukan sekedar surat edaran bersama) beserta turunannya, tentang Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

Penguatan Peran Perencana dan Badan Perencana dalam Menghadapi MEA

  1. MEA mensyaratkan adanya penghapusan aturan-aturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga asing, termasuk tenaga ahli dibidang perencanaan pembangunan. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan daya saing dan kualitas profesi perencana pembangunan, Forum merekomendasikan kepada Pemerintah RI (Bappenas dan BNSP) bersama-sama Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia untuk merumuskan instrumen sertifikasi profesi perencana sebagai dasar pengakuan kompetensi perencana dalam bentuk sertifikasi profesi bagi para calon pemangku profesi bidang perencanaan pembangunan
  2. Kepmenpan Nomor 16 tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya beserta peraturan turunannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan publik, khususnya bila dikaitkan dengan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk itu, Forum merekomendasikan kepada Pemerintah RI (Bappenas, Men PAN & RB, dan BKN) untuk mereviu dan menyempurnakan KepmenPAN 16 tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, beserta peraturan turunannya
  3. Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kinerja dan kebutuhan untuk berkinerja bagi profesi perencana saat ini. Untuk itu, Forum merekomendasikan kepada Pemerintah RI (Bappenas dan Men PAN & RB) untuk mereviu dan merumuskan penyempurnaan Peraturan Presiden tentang Perbaikan Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
  4. FDN Perencana 2016 banyak menerima masukan dari para Pejabat Fungsional Perencana Pusat dan Daerah, bahwa besarnya grade tunjangan kinerja bagi pemegang Jabatan Ahli Perencana, baik pada tingkat Muda (IIIc, IIId), dan Madya (IVa, IVb dan IVc), serta Utama (IVd dan IVe) masih dibawah grade tunjangan kinerja bagi pemegang jabatan struktural eselon IV (IIIb dan IIIc). Untuk itu, Forum merekomendasikan kepada Pemerintah RI (Bappenas dan MenPAN & RB) untuk memformulasikan kesetaraan grade tunjangan kinerja antara Jabatan Fungsional Keahlian dengan jabatan struktural (Administrasi dan Pimpinan Tinggi)  dengan mempertimbangkan tingkat pengalaman kerja, kesetaraan golongan dan tingkat pencapaian keahlian, sehingga deviasi  grade tunjangan kinerja (antara jabatan keahlian dan jabatan struktural) pada golongan/pengalaman kerja/keahlian yang setingkat/setara, tidak terlalu jauh. Formulasi penyetaraan grade tersebut, perlu pula diikuti formulasi penyetaraan beban kerja diantara ASN pada tingkat golongan/pengalaman kerja/keahlian yang setara
  5. Sebagian besar Kementerian/Lembaga/Pemda belum dapat mengoptimalkan peran perencana, hal ini disebabkan oleh: (a) tidak adanya mekanisme kerja yang jelas antara Fungsional dan Strukutural dalam unit kerja perencanaan pusat dan daerah, dan (b) kurangnya dukungan unit kerja dalam kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas bagi perencana dan pengembangan profesi perencana. Untuk itu, Forum merekomendasikan agar Bappenas segera: (a) Menyusun Peraturan Kepala Bappenas tentang mekanisme kerja antara jabatan fungsional dan jabatan struktural, dan (b) Melakukan himbauan secara tertulis kepada Biro Perencanaan di K/L dan Bappeda di Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan dukungan kegiatan bagi penguatan kapasitas perencana dan pengembangan profesi perencana.

REKOMENDASI TERSEBUT  TELAH DIMUAT DALAM MAJALAH MEDIA PERENCANA EDISI PERDANA VOL 1, NO. 1 FEBRUARI 2017 DAN TELAH DIEDARKAN KEPADA BAPAK PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI, SETKAB, SETNEG, KSP, SELURUH JAJARAN KABINET KERJA DAN PARA KETUA LEMBAGA PEMERINTAHAN DAN PARA GUBERNUR PADA TANGGAL 13 MARET 2017.

FDN Perencana 2016 menghadirkan para pembicara  baik dari kalangan pemegang kunci pembuatan kebijakan publik maupun dari kalangan praktisi. Dari kalangan pemegang kunci pembuatan kebijakan publik telah hadir Bpk Ecky Awal Mucharam/Anggota DPR RI Komisi XI denga Tema Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran dalam Perspektif Badan Legislatif, Bpk Asman Abnur, SE, MSi/Menteri PAN & RB dengan Percepatan Implementasi UUU ASN, Bpk Sesmen PPN/Sestama Bappenas, Mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Tema Peran Badan Perencanaaan dalam  Menghadapi  Masyarakat Global, Bpk Dr. Ir. ARifin Rudiyanto/Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, dengan tema Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah,  Bpk. Purwiyanto Pranoto Suwiryo (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara) mewakili Menteri Keuangan RI, dengan Tema Sinergi Perencanaan dan Penganggaran dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan, Bpk Sugiharso Safuan, Ph.D. Senior Advisor Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas-Kantor Staf Presiden, dengan tema Arahan Presiden terkait Sinergi perencanaan dan Penganggaran, Bpk Leonard VH. Tampubolon/Deputi Bidang Ekonomi  Bappenas dan Bapak Prof. Ikhsan/FEB UI. Semoga paparan-paparan Beliau bermanfaat bagi peningkatan kompetensi dan spirit para Perencana. Bahan-bahan paparan dapat di download di web AP2I. Selamat dan Sukses kepada Bapak-Bapak pembicara semoga kontribusi dalam kegiatan ini akan menjadi amal terbaik dan akan menyertai kesuksesan dalam meniti karir tertinggi untuk Republik ini. Red

FDN on TVRI NewsbAPPENAS UPDATE13. FDN36b. Haryanto2

pak-eccky1

pak-asman-abnur1

arifin-r-fdn

pak-imron2

plakat2

Share Button

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Skip to toolbar