RAPAT KOORDINASI PN AP2I BERSAMA PARA PENGURUS AP2I KOMISARIAT

Jakarta-Media Perencana AP2I News. Pada tanggal 24 Januari 2018 Pengurus Nasional dan Pengurus Komisariat AP2I melaksanakan Rapat Koordinasi di Gedung Pusbindiklatren di Jalan Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat. Hadir sebagai Pimpinan Rapat adalah Sekretaris Jenderal PN-AP2I (H.S.Bayu Anggoro). Rapat dihadiri oleh para PN dan Pengurus komisariat diantaranya Bendahara Umum PN AP2I, Dir Umum PN AP2I, Koordinator AP2I Wilayah Timur,  Pengurus Komisariat Jawa Barat (Iwan), Pengurus Komisariat Kalimantan Barat (Nilus), Ketua Komisariat AP2I Bappenas (Suwarno), Ketua Komisariat Kementerian Perdagangan (Jeffri Somba Harahap), Ketua Komisariat Kementerian Perindustrian (Yulizar), Ketua Komisariat LIPI (Betty Riadini), Ketua Komisariat Kementerian Kelautan dan Perinakan (M. Ali Rouf), Ketua Komisariat Lampung (Purwoto), Ketua Komisariat Riau (Abdul Maskur), Ketua Komisariat DIY (Sugiyarta), Pengurus Nasional (Siti Afrida), Pengurus Komisariat Kalimantan Selatan (Erna Dewi). Bertindak sebagai Moderator adalah Ali Sahbana. Tujuan Rapat Koordinasi ini sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahun 2018, Sinkronisasi program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja tahun 2018 dimaksudkan untuk mengoptimalkan sinergitas kegiatan yang dilaksanakan Pengurus Nasional dengan Pengurus Komisariat. Untuk itu, AP2I perlu lebih mengutamakan konsolidasi internal terkait dengan penataan sistem jabatan fungsional perencana dan perlu diagendakan pertemuan rutin komisariat AP2I regional per 4 bulan dan per 6 bulan untuk tingkat Nasional. Disamping itu, beberapa masukan yang diusulkan oleh Pengurus Komisariat untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh instansi pembina antara lain: 1. Perlu regulasi yang mengatur tentang penyeragaman kelas jabatan (job grading) fungsional perencana se Indonesia. 2. Penegasan tentang legalisasi instansi pembina jafung perencana di K/L dan daerah. 3. Usulan Integrasi antara sistem SKP dengan DUPAK.4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur di semua jenjang Jabatan Fungsional Perencana dalam bentuk diklat, pemagangan dan lomba karya tulis. 5. Perlu penyederhanaan regulasi yang memberikan kemudahan bagi fungsional perencana untuk pengembangan karir pada jabatan fungsional perencana baik di pusat maupun di daerah, seperti perubahan sistem penjenjangan yang semula ‘dik-duk’ menjadi ‘duk dik’ dan penyederhanaan durasi diklat penjenjangan. 6. Perlu optimalisasi peran Bappenas selaku Pembina pejabat fungsional perencana. Dan 7. Pembatasan masa berlaku sertifikat diklat penjenjangan fungsional perencana dan apabila dalam waktu 6 bulan yang bersangkutan tidak mengusulkan, maka dikenakan sanksi pengembalian biaya diklat. Di akhir acara Bapak Haryanto selaku Ketua Umum PN-AP2I sangat mengapresiasi pertemuan awal tahun 2018 ini, semoga rencana pertemuan rutin dapat dilaksanakan dan usulan yang disampaikan dapat dituangkan dalam perubahan peraturan tentang Jabatan fungsional Perencana mendatang.

RAKOR pn

Share Button

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Skip to toolbar